Korancepat.com – Lombok Tengah – Kekosongan posisi Kepala Dinas di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lombok Tengah (Loteng) menuai perhatian dari Wakil Ketua Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Republik Indonesia (GMPRI) Nusa Tenggara Barat (NTB), Ahmad Jamiri. Ia mencermati bahwa situasi ini mungkin dipengaruhi oleh kepentingan politik internal di lingkungan pemerintahan daerah.
Menurut Jamiri, yang juga dikenal sebagai aktivis senior Gemapelom, keberadaan pejabat pada posisi penting seharusnya tidak dibiarkan berlarut-larut. Ketidakadaan kepala dinas dapat berdampak negatif terhadap berbagai masalah administratif dan hal-hal penting lainnya.
“Bupati sebagai pemimpin daerah seharusnya peka terhadap kondisi ini dan segera mengambil langkah untuk mengatasi kekosongan yang ada,” imbuhnya kepada media. Ia menekankan pentingnya tindakan cepat dan tepat untuk memastikan kelancaran administrasi pemerintahan.
Lebih lanjut, Jamiri mencurigai bahwa kendala dalam mengisi kekosongan jabatan ini mungkin berkaitan dengan masalah alokasi anggaran atau janji-janji politik yang belum terealisasi. Oleh karena itu, ia mendorong agar pihak-pihak terkait segera melakukan evaluasi agar pemerintahan dapat berjalan lebih efektif.
