NTB – Sebagai organisasi kepemudaan yang berhimpun secara nasional dan memiliki jejaring struktural hingga ke tingkat kecamatan dan desa, KNPI NTB memiliki posisi strategis sekaligus tanggung jawab moral dalam mengawal arah pembangunan daerah. Dalam konteks kepemimpinan Gubernur Lalu Muhammad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri, sinergi antara KNPI NTB dan Pemerintah Provinsi NTB seharusnya tidak dipahami sebagai relasi seremonial, apalagi pragmatisme politik jangka pendek.
Sinergi yang dibutuhkan adalah kemitraan strategis berbasis agenda pemberdayaan pemuda yang berkelanjutan, terukur, dan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup generasi muda NTB. Pemuda bukan sekadar sasaran program, melainkan aktor utama yang memiliki kapasitas intelektual, sosial, dan ekonomi untuk menggerakkan perubahan.
Langkah pertama dalam membangun sinergi yang sehat adalah pelibatan aktif KNPI NTB dalam proses perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik, khususnya di bidang kepemudaan, pendidikan, ekonomi kreatif, dan ketenagakerjaan. Selama ini, kebijakan pemuda kerap dirumuskan secara top-down, minim konsultasi, dan terputus dari realitas lapangan yang dihadapi generasi muda.
Dengan melibatkan KNPI NTB secara institusional, pemerintah daerah tidak hanya memperoleh masukan kebijakan yang lebih kontekstual, tetapi juga membangun rasa kepemilikan (sense of ownership) pemuda terhadap program pembangunan. Partisipasi ini harus diformalkan melalui mekanisme yang jelas. forum konsultasi kebijakan, tim lintas sektor, maupun skema kemitraan berbasis kinerja bukan sekadar undangan seremonial.
Sinergi KNPI NTB dan Pemerintah Provinsi NTB juga harus menyentuh sektor ekonomi secara konkret. Pemuda NTB menghadapi tantangan struktural berupa keterbatasan akses modal, pasar, teknologi, dan pendampingan usaha. Oleh karena itu, kolaborasi program kewirausahaan pemuda perlu dirancang sebagai ekosistem ekonomi pemuda, bukan proyek jangka pendek.
Sektor-sektor unggulan NTB seperti pertanian modern, kelautan dan perikanan, industri kreatif, serta pariwisata berkelanjutan harus benar-benar menjadi ruang tumbuh bagi pelaku usaha muda lokal. Pemerintah daerah diharapkan tidak hanya memfasilitasi pelatihan, tetapi juga membuka akses pembiayaan, inkubasi bisnis, dan kemitraan pasar yang adil.
Pemuda NTB menolak model pembangunan ekonomi yang menjadikan daerah hanya sebagai ruang eksploitasi modal besar, sementara pelaku lokal terpinggirkan. Kemandirian ekonomi yang sejati adalah ketika pemuda memiliki kendali atas proses produksi, distribusi, dan nilai tambah ekonomi di daerahnya sendiri.
Sinergi strategis juga harus diarahkan pada penguatan kapasitas kepemimpinan pemuda NTB. Pendidikan politik yang mencerdaskan, literasi digital yang kritis, serta pengembangan inovasi sosial harus menjadi agenda bersama KNPI NTB dan pemerintah daerah. Pemuda tidak boleh hanya dipersiapkan sebagai tenaga kerja, tetapi juga sebagai pemimpin masa depan yang berintegritas dan berpihak pada kepentingan publik.
Dalam konteks ini, pemerintah daerah perlu membuka ruang kaderisasi kepemimpinan pemuda yang transparan dan inklusif, bukan berbasis kedekatan politik atau afiliasi kelompok tertentu. Tanpa regenerasi kepemimpinan yang sehat, visi jangka panjang NTB akan kehilangan keberlanjutannya.
Lebih jauh, sinergi KNPI NTB dan Pemerintah Provinsi NTB harus menjamin ruang bagi pemuda untuk menjalankan fungsi kontrol sosial secara independen. Sinergi bukan berarti meniadakan kritik, apalagi menuntut loyalitas politik tanpa syarat. Justru kemitraan yang dewasa adalah ketika pemerintah membuka ruang dialog dan kritik sebagai bagian dari mekanisme koreksi kebijakan.
Pemuda NTB menolak segala bentuk delegitimasi kritik atas nama stabilitas politik atau harmoni sosial. Demokrasi daerah yang sehat membutuhkan keberanian pemuda untuk bersuara dan kesediaan pemerintah untuk mendengar.
Gerung, 30 Desember 2025
DAUD “GERUNG” AZHARI
(KETUA DPD I KNPI NTB)
