Korancepat.com – Lombok Barat – Berita mengenai penahanan Bupati Lombok Barat, LAZ, bersama empat individu lainnya telah menyita perhatian publik dan tersebar luas di berbagai media. Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani kasus ini mendapat apresiasi dari Kawal NTB.
Direktur Kawal NTB, M. Samsul Qomar, menyatakan kepada awak media bahwa jika suatu lokasi telah disegel, hal tersebut mengindikasikan bahwa ada proses penyidikan yang sedang berlangsung. Pagi ini, pengungkapan terkait penyegelan berbagai lokasi, termasuk Ruang Kerja Bupati, Kantor Dinas PUPR, serta Kantor PT AMGM atau PDAM Giri Menang, telah mencuat ke permukaan.
Kawal NTB sebelumnya sudah memperkirakan bahwa akan ada tindakan penangkapan di wilayah Lombok Barat, mengingat banyaknya laporan dari masyarakat sipil yang tentunya akan ditindaklanjuti. Informasi yang beredar menyatakan bahwa ada lima orang yang akan dibawa ke gedung KPK sore ini, di antaranya adalah LAZ, SR, LY, serta dua orang yang berprofesi sebagai dosen.
M. Samsul Qomar juga memberikan peringatan kepada para bupati dan wali kota di NTB untuk lebih berhati-hati dalam mengelola program daerah. Ia menekankan agar tidak terjebak dalam praktik-praktik penyimpangan yang merugikan. “Ini adalah peringatan untuk semua kepala daerah agar tidak terpengaruh oleh uang yang tidak jelas asalnya,” ujarnya.
Sebelum kasus ini mencuat, laporan pertanggungjawaban Bupati LAZ juga ditolak oleh DPRD setempat. Penolakan ini dipicu oleh kekecewaan dari beberapa fraksi yang kemudian sepakat untuk menolak laporan pertanggungjawaban Bupati dalam rapat paripurna yang berlangsung semalam.
H. Husnan Wadi dari Fraksi Perindo mengungkapkan bahwa sikap Bupati dalam menjalankan pemerintahan serta hubungannya dengan legislatif dianggap terlalu berlebihan, sehingga tidak terjalin kerjasama yang baik antara keduanya. Ia juga menyoroti rendahnya serapan program akibat silpa anggaran yang diakibatkan oleh kebijakan Bupati, yang berdampak negatif bagi masyarakat di Lombok Barat.
Hingga berita ini diturunkan, publik masih menunggu konferensi pers resmi dari KPK untuk mendapatkan kepastian mengenai kelanjutan kasus ini, termasuk motif dan jenis tindak pidana yang melibatkan kelima terduga yang diamankan.
