Korancepat.com – Sejumlah orang tua calon siswa SMA di Kota Mataram merasakan kekecewaan yang mendalam setelah anak-anak mereka yang sebelumnya dinyatakan lolos Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) jalur domisili, mendapati statusnya berubah menjadi tidak diterima hanya dalam hitungan jam setelah pengumuman resmi.
Situasi ini membuat sekitar 50 orang tua datang ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB pada Selasa (30/6/2026). Mereka mencari kejelasan dan transparansi terkait perubahan hasil yang dirasa merugikan bagi anak-anak mereka.
Seperti dilansir dari Garda Asakota, Ibu Rusmini salah satu perwakilan orang tua dan warga Pagesangan, menceritakan pengalamannya. Ia mengatakan anaknya sempat dinyatakan diterima di SMA Negeri 1 Mataram pada Jumat sore. Namun, sekitar pukul 21.00 WITA, status kelulusan anaknya mendadak berubah menjadi tidak diterima.
“Kami merasa senang ketika anak kami diterima, tetapi malam harinya statusnya berubah. Kami sangat kecewa seolah dipermainkan,” ujarnya.
Rusmini juga mengungkapkan adanya perubahan dalam jumlah kuota penerimaan siswa di SMA Negeri 1 Mataram. Awalnya, kuota yang diumumkan adalah 255 siswa, namun beberapa jam kemudian berkurang menjadi 205 siswa.
“Kami ingin tahu kenapa kuota berubah dari 255 menjadi 205? Ke mana hilangnya 50 kuota tersebut? Hingga kini tak ada penjelasan,” tegasnya.
Setelah dua kali mendatangi Dinas Pendidikan NTB untuk meminta klarifikasi, pada pertemuan pertama hanya diterima oleh operator pengaduan SPMB yang memberikan arahan untuk memantau melalui akun SPMB Online.
Pada pertemuan kedua, mereka diterima oleh M. Toha, Kepala Bidang SMA Dinas Dikbud NTB. Namun, Rusmini merasakan bahwa pertanyaan tentang penyebab perubahan hasil seleksi tetap tidak mendapatkan jawaban yang memadai.
“Kami diarahkan untuk mencari sekolah lain yang masih memiliki kuota kosong, tapi kami ingin tahu alasannya. Mengapa ada siswa yang sudah dinyatakan diterima kemudian tidak,” pungkasnya.
Ia menekankan bahwa mereka tidak ingin menuduh siapa pun, namun mendesak pemerintah untuk memberikan data yang terbuka agar masyarakat paham situasi yang sesungguhnya.
“Kami hanya meminta transparansi. Jika ada kesalahan sistem atau operator, jelaskan dengan baik. Jangan biarkan kami terus meraba-raba dalam ketidakpastian ini,” ujarnya.
Rusmini juga mengungkapkan keheranannya mengenai peserta lain yang terdaftar dengan jarak hanya sekitar 86 meter dari sekolah, meskipun menurutnya, area sekitar sekolah didominasi oleh kompleks perkantoran bukan perumahan.
“Kami heran dengan jarak tersebut karena sepengetahuan kami kawasan di sekitar sekolah bukanlah permukiman,” katanya.
Perlu dicatat, masalah yang dihadapi Rusmini bukan hanya dialami oleh anaknya, melainkan juga oleh puluhan calon siswa lainnya dari wilayah Pagesangan yang mengalami situasi serupa.
Oleh karena itu, ia berharap Dinas Pendidikan NTB segera mengambil tindakan konkret agar hak-hak para calon siswa tidak hilang akibat masalah administrasi atau sistem yang tidak jelas.
“Kalau memang anak kami tidak diterima sejak awal, kami bisa memaklumi. Tapi ini sudah diumumkan diterima, lalu dibatalkan. Ini sangat menyakitkan bagi anak-anak kami,” tambahnya.
Rusmini juga meminta pemerintah untuk mengembalikan kuota sesuai pengumuman awal jika kuota 255 siswa tersebut memang benar adanya.
“Jika kuota awal 255, biarkanlah tetap 255. Jangan diubah setelah pengumuman. Anak-anak kami hanya ingin bersekolah sesuai dengan hak mereka,” tutupnya.
