Mencederai Independensi Hukum, GMPRI Minta Prabowo Copot Ketua KPK
Kritik tajam masyarakat sipil atas keputusan KPK menjadikan Gus Yaqut tahanan rumah, dinilai intervensi politik yang merusak independensi hukum.
AMARAH Duga Kejati NTB Dibutakan Uang Dari 15 Anggota DPRD Penerima Gratifikasi
Kejati NTB diminta segera menindaklanjuti kasus gratifikasi yang melibatkan 15 anggota DPRD, di tengah sorotan publik yang tajam.
GMPRI Meminta Kementerian ESDM dan DJK Menghapus SLO dan NIDI Sebagai Syarat Bagi Calon Pelanggan PLN
GMPRI meminta penghapusan SLO dan NIDI sebagai syarat pelanggan PLN, menuntut perlindungan untuk masyarakat.
Laporan ke KPK Terkait Dugaan Korupsi di NTB Tertunda Cuti Bersama
Korancepat.com - Mataram - Aliansi Masyarakat Anti Rasuah (AMARAH) NTB telah mengonfirmasi bahwa pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menikmati libur bersama mulai 25...
AMARAH NTB Siapkan Laporan ke KPK Terkait Dugaan Grasi Uang DPRD
Korancepat.com - Mataram - Aliansi Masyarakat Anti Rasuah (AMARAH) NTB berencana melaporkan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Wahyudi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan ini...
