GIRI MENANG (28/09/2025) – Musyawarah Daerah (Musda) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Lombok Barat (Lobar) yang digelar pada Sabtu, 27 September 2025, berakhir dengan kontroversi. Muhammad Taufik ditetapkan sebagai Ketua DPD II KNPI Lobar secara aklamasi. Namun, hasil tersebut memicu gelombang penolakan dari puluhan Organisasi Kepemudaan (OKP) yang menganggap proses penetapan tersebut cacat hukum dan sepihak.
Keputusan aklamasi yang diambil oleh DPD I KNPI Nusa Tenggara Barat (NTB) ini dinilai tidak melalui proses musyawarah dan voting sebagaimana mestinya, sehingga memicu kemarahan OKP yang hadir.
Puluhan OKP peserta Musda menyatakan keberatan dan menolak keras hasil tersebut, bahkan berencana melayangkan gugatan hukum atas keputusan yang dianggap sepihak ini.
Penolakan tak hanya tertuju pada hasil Musda, tetapi juga melebar pada sikap Ketua DPD I KNPI NTB, Taufik Hidayat.
Ketua Pemuda Nahdlatul Wathan (NW) Lobar, Kasim, SS, menyatakan kekecewaan mendalam atas apa yang ia sebut sebagai sikap arogan dari Ketua DPD I KNPI NTB.
“Saya sangat kecewa dengan keputusan Ketua DPD I KNPI NTB. Ia memutuskan dan menyatakan Taufik terpilih sebagai Ketua DPD II KNPI Lobar secara sepihak, tanpa pemilihan, tanpa voting, tanpa musyawarah, dan disebut aklamasi. Ini sangat arogan,” tegas Kasim.
Kasim menekankan bahwa sikap tersebut telah merusak marwah organisasi pemuda. Ia bersama Pemuda NWDI sepakat untuk mencopot Ketua DPD I KNPI NTB dan akan melaporkan persoalan ini ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) KNPI.
“Kami mendesak DPP segera mengevaluasi sikap arogan dari DPD I dan bila perlu di copot dari jabatan ketua,” tambahnya.
Menanggapi gelombang penolakan dan ancaman gugatan serta pencopotan dirinya, Ketua DPD I KNPI NTB, Taufik Hidayat, angkat bicara Saat di konfirmasi melalui Whatsap , ia menegaskan bahwa Musda DPD KNPI Lombok Barat adalah sah.
“Bahwa ada dinamika yang terjadi dalam sidang Musda itu pasti ada, pro dan kontra itu biasa,” ujar Taufik Hidayat kepada media korancepat.com
Ia menjelaskan bahwa dirinya hadir dan mengikuti pembahasan tata tertib (tatib) sidang sampai selesai.
Mengenai OKP dan Pimpinan Kecamatan (PK) yang menyatakan keberatan dan menolak hasil Musda, Taufik Hidayat mengatakan bahwa hal itu adalah hak setiap orang.
“Terhadap ada OKP dan PK yang keberatan dan menolak hasil Musda silakan saja, saya tidak bisa melarang setiap orang,” katanya.
Terkait akan ada upaya pelaporan dan desakan pencopotan dirinya ke DPP, Taufik Hidayat kembali menanggapi dengan santai. “Silakan saja itu hak semua orang,” tutupnya.
Kontroversi hasil Musda ini diperkirakan akan berbuntut panjang. OKP yang menolak berencana segera merealisasikan ancaman gugatan dan pelaporan ke DPP, sementara pihak DPD I KNPI NTB tetap bersikukuh pada keabsahan hasil Musda.
