Korancepat.com – Lombok Tengah – Pertarungan untuk mendapatkan kursi Ketua KONI Provinsi NTB kini semakin memanas. Situasi ini bahkan dianggap sebagai adu gengsi yang memalukan di kalangan pengurus olahraga.
Fathurahman, mantan pengurus KONI Lombok Tengah yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Boxer, mengungkapkan bahwa semangat sportifitas dalam dunia olahraga kini tampak memudar. Menurutnya, pelaksanaan Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) NTB menjadi salah satu contoh terciptanya dinamika yang tidak sehat dalam organisasi olahraga.
Fathurahman menambahkan, banyak calon Ketua KONI yang saling berebut posisi dengan berbagai argumen dan alasan yang terkadang tidak substansial. Mori Hanafi telah menjalani uji kepemimpinan sebelumnya, namun keberadaan sejumlah cabang olahraga yang kini menginginkan perubahan menunjukkan bahwa banyak yang mencari figur baru untuk memimpin KONI ke depan.
Dia juga mencatat bahwa meskipun ada pendapat mengenai kelebihan dana, masalah kekurangan juga tidak boleh diabaikan. Gubernur NTB, misalnya, sebelumnya menyatakan tidak memiliki anggaran senilai 5 miliar untuk biaya Musorprov, tetapi kini tampaknya dana tersebut telah disiapkan. Hal ini memunculkan pertanyaan publik: untuk apa uang sebesar itu dialokasikan jika hanya untuk persaingan kursi Ketua KONI?
Fathurahman menekankan pentingnya ketelitian dalam penggunaan anggaran, terutama karena dana yang digunakan berasal dari uang rakyat, baik dari APBD maupun APBN. Dalam konteks ini, perhatian terhadap transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas.
Dia juga berpendapat bahwa pemimpin organisasi olahraga seharusnya adalah individu yang memiliki cukup waktu dan rekam jejak kepemimpinan yang baik, bukan sekadar mereka yang memiliki ambisi politik atau sekadar ingin menunjukkan kekuasaan.
Fathurahman mengusulkan agar momen pemilihan ketua ini dimanfaatkan untuk melakukan perbaikan. Panitia diharapkan dapat bertindak tegas dan menjunjung tinggi aturan yang berlaku di KONI. Jika dalam proses penjaringan dan penyaringan calon ketua ditemukan pelanggaran, sebaiknya calon tersebut didiskualifikasi dan dilakukan proses ulang. Dia meminta agar KONI pusat segera mengeluarkan caretaker untuk mempersiapkan Musorprov dengan cara yang elegan dan sportif sesuai dengan peraturan yang ada.
Saya mendesak agar kedua bakal calon yang ada saat ini dibatalkan oleh panitia, dan KONI pusat mengambil alih situasi ini, mengingat keduanya kemungkinan tidak memenuhi kualifikasi yang diharapkan.
Fathurahman, seorang pengacara muda, mengidentifikasi beberapa tokoh yang dinilai layak untuk memimpin KONI. Di antaranya adalah Walikota Mataram, Mohan Roliskana, L Pathul Bahri, Jenderal (P) Hadi Gunawan, dan Musyafirin. Menurutnya, NTB sebenarnya tidak kekurangan sosok yang peduli dengan olahraga, sehingga tidak perlu ada pemaksaan dalam kontestasi ini. Proses pemilihan ketua KONI harus kembali pada aturan yang ada, tanpa menghalalkan cara apa pun.
Fathurahman juga menggarisbawahi pentingnya persatuan menjelang PON 2028. Semua pihak diharapkan dapat bersatu dan tidak terjebak dalam kepentingan kelompok atau politik, mengingat nama baik daerah juga dipertaruhkan. Dia tidak ingin kejadian serupa seperti pada Porprov terdahulu terulang kembali, di mana banyak pertandingan berakhir dengan kerusuhan dan kurangnya semangat sportif.
