Polemik Pembagian Aset Desa Janapria Memanas
Korancepat.com – Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah kembali menjadi sorotan setelah adanya dugaan pembagian aset desa yang kontroversial. Camat Janapria bersama Kepala Desa Janapria dan Penjabat Kepala Desa Batu Kembar diduga terlibat dalam pembagian aset milik Desa Definitif kepada desa pemekaran yang statusnya masih belum jelas.
Dugaan ini mencuat setelah informasi mengenai pembagian aset desa induk kepada desa persiapan beredar di kalangan masyarakat, meskipun sesuai dengan aturan yang berlaku, desa persiapan tidak memiliki kewenangan untuk menerima, memiliki, atau mengelola aset desa.
Ahmad Ramli, seorang tokoh pemuda Desa Janapria, menyatakan, “Bagaimana bisa aset desa definitif dibagi? Desa pemekarannya saja belum definitif, belum ada Perda-nya. Ini aset milik rakyat, bukan milik camat atau PJ Kades,” ungkapnya pada Rabu (18/11).
Ramli menjelaskan bahwa aset yang dipermasalahkan tercatat dalam buku inventaris Desa Janapria sebagai desa induk. Ia menekankan bahwa pembagian tersebut berlangsung tanpa melalui prosedur resmi, seperti inventarisasi terbuka, musyawarah desa, dan tanpa adanya Keputusan Bupati yang menjadi dasar hukum untuk pembagian aset.
“Yang paling miris kami dengar isu yakni, tanah Pecatu tersebut sudah digadaikan. Jika itu benar, maka kami meminta Camat dan siapapun yang terlibat untuk meninggalkan Janapria, serta meminta agar Aparat Penegak Hukum (APH) segera mengambil tindakan,” tegas Ramli.
Merujuk pada UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 mengenai Pengelolaan Aset Desa, pembagian aset antar desa baru dapat dilakukan setelah desa pemekaran ditetapkan sebagai desa definitif melalui Peraturan Daerah.
Selama pemekaran belum resmi, seluruh tanggung jawab atas aset, keuangan, dan administrasi tetap berada di tangan desa induk.










